by

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

 

Problema sosial – yuridis  “sengketa hak atas tanah”  yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme  penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai  MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan  formulasi DAMAI  (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.

Secara prosedural  penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus”  disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan  kekuatan  kekuatan pembuktian yang sempurna.

In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Demikian juga mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap.  Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:

  1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  BPN Nomor 3 Tahun 1999  Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002
Appe Hamonangan Hutauruk
I will serve the Lord where I am today

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Gravatar Image
Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "https://BERITAPOPULER.ID" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 comments

  1. MATA KULIAH HUKUM ACARA PERDATA

    Nama : Putri Carolyn Priska Anugrah
    NIM : 183124330020007
    Semester : IV
    Fakultas : Hukum
    Universitas : UMT Cipinang

    Soal :
    Jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

    Jawaban :
    Yuridis “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan formulasi DAMAI (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Demikian juga mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

    Jadi, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:
    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

  2. Tugas Kuliah Hukum Perdata

    Nama : Doni Triyanto
    Nim : 193300020036
    Dosen pengampu : Appe Hamonangan Hutauruk,, SH., MH.

    Jawaban :
    Karena keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Dan tidak sesuai dengan kejadian Di lapangan serta tidak sesuai dengan perundang-undangan Yang berlaku Di Indonesia Bahwa pada prinsipnya, tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang menerbitkan Sertipikat Pengganti tersebut adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 Tetapi kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Terlampir sebagai Bukti)
    Berpedoman pada dasar yuridis tersebut dengan telah dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang secara ex officio sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban untuk mentaati/mematuhi peraturan perundang – undangan dengan memulihkan/mengembalikan keadaan semula, seperti pada saat belum diterbitkannya Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya. Pemulihan/pengembalian keadaan semula tersebut antara lain yang terutama adalah pembatalan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, sehingga mengurangi beban kerugian yang selama ini telah dialami oleh pelapor
    Sehingga dari itu harus Di batalkannya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 Karena cacat akan Hukum dan juga merugikan terhadap pihak pelapor.
    Kurang lebihnya saya memohon maaf Dan tidak lupa mengucapkan terimakasih untuk bapak Appe Hamonangan Hutauruk,, SH., MH. Sebagai dosen pengampu Mata kuliah Hukum Perdata

  3. In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh pihak yang bersangkutan kepada Kepala BPN, namun ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.
    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018.
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:
    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

  4. Berpedoman pada Materi Kuliah yang telah diunggah di Edlink, jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

    1. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 299/Pdt.G/2011/PN.Tng, PN Tangerang memberi putusan yaitu:
    a. mengabulkan gugatn penggugat (SITI HASANAH) untuk sebagian
    b. Menyatakan Tergugat I (EWAN HARTO) dan Tergugat II (PT. BRETON INDOMARBLE INDUSTRY, LTD) telah melakukan perbuatan melawan hukum
    c. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan bersama tertanggal 23 September 1975 yang telah dibuat dibawah tangan antara Alm Ahmad Astra dengan Tergugat I (Lewan Harto)
    d. Memerintahkan kepada Tergugat I (Lewan Harto) dan Tergugat II (PT. Breton Indomarble Industry,Ltd) dan atau siapun yang menerima dan atau mendapatkan hak dari sertifikat Hak Milik No.107/Karawaci atas nama Siti Hasanah yang untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat atau kepada ahli warisnya dan atau kepada kuasanya yang sah tanpa syarat dan tanpa beban apapun
    e. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Milik No.107/Karawaci atas nama Siti Hasanah yang dipegang atau dikuasai oleh Tergugat I (Lewan Harto) dan Tergugat II (PT. Breton Indomarble Industry,Ltd) dan atau siapapun yang menerima dan atau mendapatkan hak dari sertifikat tersebut
    f. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang), untuk memproses dan menertibkan sertifikat pengganti, yaitu sertifikat Hak Milik No.107/Karawaci atas nama Penggugat (Siti Hasanah), apabila pelaksanaan ekseskusi terhadap pengembalian sertifikat Hak Milik No.107/Karawaci atas nama Penggugat tersebut tidak terlaksana
    g. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang), untuk menghapus 1 roya terhadap hipotik peringakt I dalam akta hipotik Nomor : 32/XI/TNG/1984, tanggal 30 November 1984 yang dibuat oleh PPAT Ny. NANNY WAHYUDI, SH. dan hipotik peringkat II dalam akta hipotik nomor : 44/V/TNG/1984 tanggal 9 Mei 1986 yang dibuat oleh PPAT Ny. Nanny Wahyudi,SH. masing-masing hipotik dari Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berkedudukan di Jkaarta berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor : TFS.SAM/L dan FAM.323/2011 tanggal 14 Juni 2011.
    h. Menolak gugatan pengugat selain dan selebihnya
    i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.491.000.- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah)

    2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak diajukan upaya Banding sehingga putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
    3. Bahwa satu-satunya upaya hukum untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui upaya Peninjauan Kembali, maka Tergugat/Ahli Waris Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
    4. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang harus disertai bukti-bukti baru (novum) agar Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat/Ahli Waris Tergugat
    5. Bahwa salah satu bukti penting yang belum terungkap dalam persidangan di PN Tangerang adalah Akta Kematian dari Tergugat Iwan Harto
    6. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada point e, poin f dan poin g, terjadi suatu masalah serius dalam hukum ketatanegaraan.
    7. Bahwa masalah serius ini yaitu Pengadilan Negeri mengadili suatu keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Bahkan lebih jauh lagi, Pengadilan Negeri memberikan perintah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang untuk menertibkan sertifikat pengganti dan meroya dan menghapus hipotik peringkat II. Padahal sudah sangat jelas yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu putusan dari lembaga ataupun instansi pemerintah hanyalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
    8. Dalam Putusan Penijauan Kembali di MA Nomor 597 PK/Pdt/2014 tanggal 18 Februari 2015, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011, serta dalam provisi menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima.
    9. Berdasarkan Putusan MA ini, maka seluruh keputusan dan produk-produk hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berlaku lagi.
    10. Namun, karena PK yang diajukan merupakan alur dari Pengadilan Negeri, maka putusan MA hanya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.
    11. Sehingga MA tidak bisa membuat suatu norma baru ataupun memberi perintah kepada Kepala BPN untuk membatalkan sertifikat pengganti yang dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.
    12. Agar sertifikat yang telah diterbitkan dan lain-lain yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Tangerang beerdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 maka Kuasa Hukum Tergugat/Pemohon menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang untuk mengembalikan hak-hak Tergugat/Pemohon seperti sedia kala.

  5. MATA KULIAH HUKUM ACARA PERDATA

    Nama : Putri Carolyn Priska Anugrah
    NIM : 183124330020007
    Semester : IV
    Fakultas : Hukum
    Universitas : UMT Cipinang

    Jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
    Jawaban :
    Yuridis “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan formulasi DAMAI (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Demikian juga mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:
    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

  6. TUGAS KULIAH:

    SEMESTER IV, MATA KULIAH HUKUM ACARA PERDATA.
    • Berpedoman pada Materi Kuliah yang telah diunggah di Edlink, jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

    Minalti Pit Laksmana
    Nim : 17312430020065

    Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi ialah Putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.
    Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang – undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
    a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
    Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.
    Praktek peradilan menyebut alasan PK dengan nama “novum”. Apabila pengertian novum sama dengan “bukti baru” atau fresh Fact maupun alasan yang baru muncul, maka penggunaan kata novum terhadap alasan PK dianggap kurang tepat. Sebab menurut ketentuan itu, pada dasarnya yang dimaksud dengan surat bukti itu bukan bukti baru, tetapi surat bukti yang telah ada sebelum perkara diperiksa, akan tetapi tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat bukti itu baru ditemukan setelah putusan perkara yang bersangkutan Berkekuatan Hukum Tetap.
    Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
    d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
    f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
    Alasan PK yang paling sering dan paling besar frekuensinya dalam praktik adalah kekhilafan atau kekeliruan nyata. Alasan ini dianggap sangat luas jangkauannya. Apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan, dapat dikonstruksi dan direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan nyata tanpa batas.
    Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud diatas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
    Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dan apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
    Jawaban atas permohonan Memori Peninjauan Kembali bisa disebut dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Terhitung selama 14 hari kerja sejak ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali, pihak panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan Kontra Memori Peninjauan Kembali, hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (Deni Atif Hidayat/ KPKNL Banjarmasin).

  7. Nama : Epi Novita Sari Situmorang
    NIM : 183124330020009
    Semester : IV (empat) P2k
    Tugas : perdata

    Jawaban:
    1) Bahwa putusan hakim atas perkara no 299/Pdt.G/2011/PN TNG/tanggal 13 Desember 2011.
    Bahwa disini saya berpendapat bahwa putusan hakim dalam putusan ini keliru dalam memutuskan suatu perkara yang mana dalam perkara ini hakim mengabulkan petitum gugatan no.299/Pdt.G/2011/PN TNG/13 Desember 2011 yang mengabulkan untuk membatalkan Sertifikat Nomor 829/Nusajaya. Padahal pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat yang mana itu adalah kewenangan daripada pengadilan tata usaha negara.

    2) Menurut pendapat saya bahwa setuju putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 597 PK/Pdt/2014 tanggal 18 Februari 2015 yang telah membatalkan putusan perkara nomor 299/Pdt.G/2011/PN.TNG.

  8. Nama : Riyanto simanjuntak
    NIM : 193300040014

    Memacu pada materi kuliah yang sudah di bagikan Jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
    Jawaban :
    Yuridis “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan formulasi DAMAI (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Demikian juga mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:
    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

  9. MATA KULIAH HUKUM ACARA PERDATA

    Nama : Desi Melinda Sihombing
    NIM : 183124330020016
    Semester : IV
    Fakultas : Hukum
    Universitas : UMT Cipinang

    Jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
    Jawaban :
    Bahwa putusan hakim atas perkara no 299/Pdt.G/2011/PN TNG/tanggal 13 Desember 2011.
    Bahwa disini saya berpendapat bahwa putusan hakim dalam putusan ini keliru dalam memutuskan suatu perkara yang mana dalam perkara ini hakim mengabuklkan putusan gugatan no.299/Pdt.G/2011/PN TNG/13 Desember 2011 yang mengabulkkan untuk membatalkan Sertifikat Nomor 829/Nusajaya. Padahal pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat yang mana itu adalah kewenangan dari pada pengadilan tata usaha negara.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Demikian juga mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:
    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);

  10. Nama evi menawati
    Nim 193300040025
    Semester 3
    Fakultas hukum
    Universitas mpu tantular

    Bahwa adapun pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi kami ini adalah:Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”;Pasal 23 huruf (d) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menaati ketentuan peraturan perundang – undangan”;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menetapkan kewenangan pembatalan sertipikat tanah dan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanpa putusan pengadilan;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Karawaci atas nama Siti Hasanah (sertifikat atas tanah yang terletak di Desa Karawaci, seluas 28.540 m2), yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya;Bahwa pada prinsipnya, tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang menerbitkan Sertipikat Pengganti tersebut adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan  Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011;Bahwa akan tetapi kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)  (Terlampir sebagai Bukti);Bahwa berpedoman pada dasar yuridis tersebut pada angka 1 diatas, dengan telah dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang  secara ex officio sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban untuk mentaati/mematuhi peraturan perundang – undangan dengan memulihkan/mengembalikan keadaan semula, seperti pada saat belum diterbitkannya Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya;Bahwa pemulihan/pengembalian keadaan semula tersebut antara lain yang terutama adalah pembatalan  Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, sehingga mengurangi beban kerugian yang selama ini telah dialami oleh Klien kami;Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas adalah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, yang menegaskan: 

    “Setelah  menerima  Laporan  Penyelesaian  Sengketa  dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan: a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah; b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;  c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya

  11. Nama : Hariyanti
    Nim : 193300040020
    Matkul : hukum acara perdata
    Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

    jelaskan melalui telaah yuridis yaitu MENGAPA Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”, dimintakan pembatalannya oleh Pihak Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya kepada Kapala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dan bukan diperintahkan oleh Pengadilan Tangerang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
    Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi ialah Putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.
    Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang – undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
    1, Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
    2, Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.
    Praktek peradilan menyebut alasan PK dengan nama “novum”. Apabila pengertian novum sama dengan “bukti baru” atau fresh Fact maupun alasan yang baru muncul, maka penggunaan kata novum terhadap alasan PK dianggap kurang tepat. Sebab menurut ketentuan itu, pada dasarnya yang dimaksud dengan surat bukti itu bukan bukti baru, tetapi surat bukti yang telah ada sebelum perkara diperiksa, akan tetapi tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat bukti itu baru ditemukan setelah putusan perkara yang bersangkutan Berkekuatan Hukum Tetap.
    Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
    Apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan, dapat dikonstruksi dan direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan nyata tanpa batas.
    Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud diatas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
    Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dan apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
    Jawaban atas permohonan Memori Peninjauan Kembali bisa disebut dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Terhitung selama 14 hari kerja sejak ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali, pihak panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan Kontra Memori Peninjauan Kembali, hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  12. Nama : Indrawan Bastian Marpaung
    NIM : 183124330020019
    Perdata

    Jawaban :

    Menurut saya, Sangat baik jika sengketa Hak atas Tanah diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam hal ini, BPN dapat bertindak sebagai penengah atau sebagai mediator diantara Pihak yang bersengketa demi menemukan solusi dalam formulasi damai (Dading) yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    Perihal Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dikarenakan adanya Cacat Hukum atau Cacat Administrasi. Maka dalam Hal ini Menurut saya putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan atau menganulir putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. sudah sangat Tepat dan sesuai dengan Prosedural, karna Menurut saya hakim PN Tangerang Yang telah mengabulkan Gugatan Untuk membatalkan Sertifikat Nomor 829/Nusajaya. padahal Pengadilan Negeri tidak berwenang Untuk membatalkan sertifikat Yang mana itu adalah kewenangan dari pada Pengadilan Tata usaha Negara

  13. Esensi dari peradilan perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini sengketa hak milik atas tanah. Apa yang diperiksa dalam memutus sengketa hak milik dalam peradilan perdata, yang pada akhirnya putusan Mahkamah Agung No.597 PK/Pdt/2014 tertanggal 18 Februari 2015 membatalkan putusan pengadilan negeri Tangerang No. 299/Pdt.G/2011/PN.Tng Tertanggal 13 Desember 2011.
    Yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah terperkara, bukan bagaimana legalitas administrative suatu sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan, karena hal tersebut merupakan domain dari peradilan administrasi atau tata usaha negara.

    Mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

    Hal tersebut adalah kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau pembatalan sertifikat tanah karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, dasar hukumnya adalah :
    1. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
    2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    3. Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan
    4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No,3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan
    Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah negara.

    Slamet Riyadi
    183124330070044
    P2K-Cipinang

  14. Nama : Gusti Budi Pratama
    NIM : 18124 330020022
    Fakultas : Ilmu Hukum
    Universitas : UMT Cipinang

    Menurut pandangan saya “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan formulasi DAMAI (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:

    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

  15. Nama : Gusti budi pratama
    NIM : 18124 330020022
    Fakultas : Ilmu Hukum
    Universitas : UMT Cipinang

    Menurut pandangan saya “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan formulasi DAMAI (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:

    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

  16. Nama : Mujib Tambrin
    NIM : 18124 330020008
    Fakultas : Ilmu Hukum
    Universitas : UMT Cipinang

    Menurut pandangan saya “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan formulasi DAMAI (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.
    Secara prosedural penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus” disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan kekuatan kekuatan pembuktian yang sempurna.
    Jadi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dikarenakan adanya CACAT HUKUM atau CACAT ADMINISTRASI.
    Sudah dijelaskan dalam Point 1 pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi Nomor 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018 :
    • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
    DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:

    a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
    d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

News Feed