by

EFEKTIVITAS KONTRAK/KLAUSUL  ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH BUSINESS

EFEKTIVITAS KONTRAK/KLAUSUL  ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF

PENYELESAIAN MASALAH BUSINESS

 

Kontrak Arbitrase adalah suatu kesepakatan (sebelum atau setelah terjadinya sengketa) antara pihak yang bersengketa untuk membawa penyelesaian masalah hukum  ke lembaga arbitarase setiap sengketa (disputes) yang timbul akibat interaksi business atau transaksi (transaction) tertentu dalam hubungan perniagaan. Istilah “KONTRAK ARBITRASE” diintrodusir karena dalam suatu kontrak dicantumkan “klausul arbitrase” sebagai pilihan hukum (choice of law) untuk penyelesaian sengketa, antara lain frasa sederhana dari suatu klausul yang berbunyi Any dispute arising out of this agreement shall be settled by Arbitration (Setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini harus diselesaikan melalui Arbitrase)”.

Dapat dikatakan bahwa pada umumnya setiap aktivitas business secara yuridis formal diformulasikan dalam suatu akta perjanjian kerjasama (agreement, overeenkomst) yang disebut kontrak (contract).  Secara definitif (meskipun masing – masing ahli hukum mengintrodusir doctrine tersendiri) maka dapat disimpulkan bahwa KONTRAK adalah  persesuaian kehendak (kesepakatan) mengenai hal – hal yang diperjanjikan (promissory agreement) yang bersifat jamak pihak (dua pihak atau lebih) yang bertujuan menimbulkan/menciptakan, menghilangkan/menghapuskan atau memperbaharui  suatu hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal relationship. Regulasi mengenai “hukum kontrak” di Indonesia, antara lain diatur/dirumuskan dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

  1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata/KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW);
  2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang/KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie);
  3. Peraturan perundang – undangan lain yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak;
  4. Yurisprudensi;
  5. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral, yang mengatur lingkup (scope) international business;
  6. Kebiasaan – kebiasaan dalam praktek dunia usaha;
  7. Doctrine dari ahli hukum yang terkemuka dan sudah lazim diterapkan dalam praktek hubungan business;;
  8. Hukum Adat di daerah tertentu mengenai kontrak – kontrak yang bersifat tradisional.

Akan tetapi, dalam praktek hubungan perniagaan/hubungan usaha kerjasama (business relationship), seringkali timbul perselisihan hukum antara Kedua Belah Pihak atau Para Pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak.  Biasanya dalam suatu kontrak, Para Pihak telah menentukan pola atau model penyelesaian sengketa sebagai salah satu klausul yang termaktub dalam kontrak. Pertama, Para Pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak akan menyebutkan klausul yang berbunyi, “Apabila timbul sengketa antara Para Pihak atas pelaksanaan ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mufakat”. Selanjutnya, ditegaskan pula dalam klausul berikutnya ketentuan yang berbunyi, “Apabila upaya musyawarah kekeluargaan untuk mufakat tidak tercapai maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (catatan: optional)”.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, upaya penyelesaian sengketa yang bersifat litigasi melalui LEMBAGA PENGADILAN sering dianggap dapat merusak good will dan hubungan baik antara  Para Pihak bahkan dapat  mempengaruhi performa dan reputasi suatu pihak yang bersengketa melalui Pengadilan. Oleh karena itu, sering kali Para Pihak kemudian sepakat untuk menempuh upaya penyelesaian masalah hukum atau sengketa melalui lembaga lain seperti ARBITRASE.

Pada hakekatnya, penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase adalah salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR), dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditegaskan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Selain ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut,  sejak masa yang lampau eksistensi Arbitrase di Indonesia juga diatur dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg yang berbunyi: “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Konkritisasi dari ketentuan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg tersebut adalah:

  • Pihak – pihak yang bersengketa diperbolehkan menyelesaikan sengketa melalui JURU PISAH atau ARBITRASE;
  • Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam bentuk putusan;
  • Baik Para Pihak maupun ARBITRATOR atau ARBITER wajib tunduk atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Ketentuan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) merupakan manipestasi atau pengejawantahan dari Ketentuan Pasal 615 s/d Pasal 651 Rv, dimana hal tersebut merupakan implikasi dari Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda yang termaktub dalam Pasal 75 RR dan Pasal 131 IS yang dikenal sebagai pembagian 3 (tiga) kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang bercorak pluralistik. Dalam konteks ini, maka bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materil yang dierlakukan adalah KUHPerdata (BW) dan KUHD (WvK), sedangkan Hukum Acara Perdata yang diberlakukan adalah Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering/Rv). Dalam Buku Ketiga Reglemen Acara Perdata, Tentang Aneka Acara, pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai PUTUSAN WASIT (ARBITRASE) yang meliputi Pasal 615 s/d Pasal 651.

Dalam konteks wacana Arbitrase, ada sebahagian pihak yang beranggapan bahwa penyelesaian sengketa di luar Lembaga Pengadilan yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR),  dengan alasan:

  1. Proses lebih cepat, artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian melalui lembaga Pengadilan, yang membutuhkan waktu berbulan – bulan bahkan bertahun – tahun;
  2. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum melalui lembaga Pengadilan;
  3. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan – ketentuan yang mengatur pertemuan para pihak, dan sebagainya;
  4. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;
  5. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian di biangnya;
  6. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara koperatif sehingga para pihak tetap dapat menjaga hubungan baik;
  7. Lebih mudah mengadakan perbaikan – perbaikan, artinya apabila menggunakan upaya ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsideran yang sifatnya non yuridis;
  8. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak;
  9. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat, dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar atas sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi;
  10. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menelaah pendapat sebagian pihak atau kalangan tertentu mengenai efektivitas lembaga Arbitrase sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR),  menurut Penulis sangatlah tidak tepat, bahkan justeru dalam prakteknya khususnya di Indonesia justeru dianggap tidak efisien dan efektif. Kenyataan demikian diseabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

  1. Model penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum melalui lembaga Arbitrase, sering dijadikan siasat oleh pihak yang mempunyai itikad buruk (bad faith) untuk menciptakan “masa mengambang” (floating mass) bahkan “jalan buntu” (deadlock) dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi;
  2. Kebebasan yang dimiliki oleh Para Pihak dalam hal tata muka atau pertemuan, justeru sering dijadikan alasan untuk menunda – tunda atau mengulur – ulur waktu menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi;
  3. Justeru BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA melalui lembaga Arbitrase kategorinya cukup mahal yaitu berkisar antara 0,5 % (nol koma lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari “NILAI TUNTUTAN” diluar Biaya Pemanggilan, Transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli serta biaya – biaya lainnya.
  4. Putusan Arbitrase (seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) harus diserahkan/didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berkompeten;
  5. Eksekusi atau pelaksanaan Putusan Arbitrase (seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berkompeten;
  6. Oleh karena tata cara penyelesaian sengketa ditentukan sendiri oleh para pihak, maka tidak ada ketentuan normatif yang dapat memaksa pihak – pihak yang beritikad tidak baik agar tidak menyalahgunakan keadaan;
  7. Merujuk pada hal – hal yang dipaparkan tersebut, maka terdapat kesan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase tidak menjamin terwujudnya asas cepat, seerhana dan biaya ringan;
  8. Dalam proses persidangan di Lembaga Pengadilan juga terdapat dan harus terlebih dahulu menempuh persidangan MEDIASI sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sehingga apabila Para Pihak pada dasarnya mempunyai itikad baik (good faith) untuk berdamai maka dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan dari hasil perdamaian tersebut akan dikeluarkan PUTUSAN PERDAMAIAN yang bersifat final and binding.
Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Gravatar Image
Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "https://BERITAPOPULER.ID" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 comments

  1. Sangat bermanfaat pak untuk kami, dan saya dapat pengetahuan baru tentang praktek pada kenyataanya pada lembaga arbitrase, Terimakasih Pak🙏

  2. selamat siang, Nama saya Pandia, buat penulis dari artikel ini pak Appe Hamonangan Hutauruk SH.,MH. Saya setuju dengan artikel yang di tulis ini, Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Arbitrase, penyelesaian sengketa ranah bisnis banyak beralih menggunakan alternatif ini salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Pasalnya, penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi alias LEMBAGA PENGADILAN. Adapun dua hal utama terkait efektivitas ini meliputi efektivitas dari segi waktu dan biaya.dan banyak lagi alasannya yang sudah kita baca di artikel ini.

  3. Bagaimana jika di dalam perjanjian tidak ada klausul arbritase, apakah mgkn para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbritase jika di dalam perjanjian tidak terdapat klausul arbritase?

  4. Nama: Murniati Ewanan
    Nim: 193300040052
    Luar bisa pak.

    Saya ingin mengajukan pertanyaan pak.
    Apakah Eksistensi lembaga arbitrase tidak berubah? jika di dalam kontrak Hubungan Perniagaan/ Hubungan Usaha kerjasama terjadi perselisihan antar pihak, yang mana dalam kontrak sudah di tentukan pola penyelesaian perselisihan itu. Akan tetapi pada akhirnya para pihak menyelesaikan perselisihan itu dengan cara Arbitrase. Bagaimana penjelasan nya pak?

  5. Izin bertanya Pak Apakah hasil putusan arbritase yg belum di daftarkan kepada Pegadilan negeri putusan itu sudah bersifat sah dah mengikat secara yurudis terhadap pihak yg terkait yang ada dalam hasil putusan arbritase itu pak?? Mohon pencerahaanya pak

  6. Tujuan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase adalah penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yg artinya para pihak yg bersengketa tidak ada yg merasa “tersakiti” karena merasa dikalahkan, atau dengan kata lain penyelesaian sengketa untuk mencari win-win solution dalam sengketa bisnis. Ini sesuai dengan budaya masyakat di Indonesia yg selalu mengedepankan penyelesaian masalah melalui cara-cara musyawarah untuk menyelesaikan persoalan, dan ini di adopsi didalan agenda acara peradilan Perdata yg didahului dengan Mediasi kepada para pihak yg sedang bersengketa sebelum dilanjutkan ke agenda berikutnya jika tidak terjadi penyelesaian melalui jalur Mediasi. Dalam prinsip Bisnis, kenyamanan dan kepercayaan dalam menjanankan kerjasama bisnis.
    PANDANGAN YURIDIS PENERAPAN UU NO.30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE
    -Dalam Pasal 60 UU No.30/1999 Tentang Arbitrase di jelaska “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Akan tetapi dipasal berikutnya Pasal 70 UU No.30/1999 menyatakan Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, dan Putusan Arbitrase tidak dapat langsung di eksekusi jika belum didaftarkan ke Pengadilan Negeri (Ps.59 UU No.30/1999 Ttg.Arbitrase). Dengan adanya pasal yg bertentangan tersebut, tentu kontradiktif dengan isi pasal 60 yang menyatakan putusan Arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat Final&Mengikat para pihak yang artinya putusan Arbitrase belum incracht karena dapat dilakukan upaya hukum lainnya untuk dibatalkan, dan Tidak dapat dilakukan eksekusi putusan Arbitrase jika belum didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
    Jadi menurut saya, perlu adanya revisi terhadap UU No.30/1999Ttg.Arbitrase untuk memberikan kepastian kepada Para Pihak yg menggunakan Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka bahwa putusan Arbitrase benar-benar bersifat Final&Binding, karena secara hakikatnya telah diputuskan secara bersama-sama oleh para pihak. Jika dilihat dari kacamata KUH Perdata telah memenuhi unsur Pasal 1320 dan Para Pihak wajib melaksanakannya,karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Ps.1338 ayat 1).
    Itu komentar saya Pak Dosen….🙏

    Mohamad Firman
    Nim.173124330080012

  7. Nama : Ridwan Prasetyo
    Nim : 173124330020069

    Efektivitas kontrak /klausul Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa masalah sangatlah efektif. Kontrak /klausul arbitrase merupakan suatu pilihan hukum (choice of law) untuk menyelesaikan suatu sengketa. Namun dengan adanya kebebasan untuk menggunakan lembaga arbitrase, bukan berarti semua sengketa bisa diselesaikan melalui lembaga ini. Lembaga arbitrase hanya menangani sengketa dalam ruang lingkup perdagangan saja (psl 5/1 uu. No 30/1999). Yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki (penjelasan psl 66 B uu. No 30/1999)
    Dengan demikian kontrak/klausul arbitrase sangatlah penting, karena tanpa adanya kontrak arbitrase seuatu sengketa perdagangan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase

  8. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan Avanti Communications Ltd.
    Pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration (LCIA) memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan RI. Proses arbitrasi ini terkait dengan pembayaran sewa satelit ARTEMIS Avanti oleh Indonesia.
    Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US$13,2 juta.

    Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018.

    1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan Avanti Communications Ltd.
      Pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration (LCIA) memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan RI. Proses arbitrasi ini terkait dengan pembayaran sewa satelit ARTEMIS Avanti oleh Indonesia.
      Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US$13,2 juta.

      Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018.

  9. Menurut pendapat saya,kontrak /klausul Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa sudah efektif. Kontrak /klausul arbitrase merupakan salah satu pilihan hukum (choice of law) untuk menyelesaikan suatu sengketa. Namun dengan adanya kebebasan untuk menggunakan lembaga arbitrase, bukan berarti semua sengketa bisa diselesaikan melalui lembaga ini. Lembaga arbitrase hanya menangani sengketa dalam ruang lingkup perdagangan saja (psl 5/1 uu. No 30/1999). Yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki (penjelasan psl 66 B uu. No 30/1999)
    Dengan demikian kontrak/klausul arbitrase sangatlah penting, karena tanpa adanya kontrak arbitrase seuatu sengketa perdagangan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase

  10. Efektivitas kontrak /klausul Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa masalah sangatlah efektif. Kontrak /klausul arbitrase merupakan suatu pilihan hukum (choice of law) untuk menyelesaikan suatu sengketa. Namun dengan adanya kebebasan untuk menggunakan lembaga arbitrase, bukan berarti semua sengketa bisa diselesaikan melalui lembaga ini. Lembaga arbitrase hanya menangani sengketa dalam ruang lingkup perdagangan saja (psl 5/1 uu. No 30/1999). Yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki (penjelasan psl 66 B uu. No 30/1999)
    Dengan demikian kontrak/klausul arbitrase sangatlah penting, karena tanpa adanya kontrak arbitrase seuatu sengketa perdagangan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase

  11. Lembaga arbitrase hanya menangani sengketa dalam ruang lingkup perdagangan saja (psl 5/1 uu. No 30/1999). Yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki (penjelasan psl 66 B uu. No 30/1999).

    Kontrak Arbitrase adalah suatu kesepakatan (sebelum atau setelah terjadinya sengketa) antara pihak yang bersengketa untuk membawa penyelesaian masalah hukum  ke lembaga arbitarase setiap sengketa (disputes) yang timbul akibat interaksi business atau transaksi (transaction) tertentu dalam hubungan perniagaan.

    Seringkali timbul perselisihan hukum antara Kedua Belah Pihak atau Para Pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak,
    Apabila timbul sengketa antara Para Pihak atas pelaksanaan ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mufakat”. Selanjutnya “Apabila upaya musyawarah kekeluargaan untuk mufakat tidak tercapai maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
    sering kali Para Pihak kemudian sepakat untuk menempuh upaya penyelesaian masalah hukum atau sengketa melalui lembaga lain seperti ARBITRASE.

    Efektivitas kontrak Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian masalah bisnis, adalah menjadi pilihan yang dianggap tepat dikarenakan selain sifatnya informal juga yang tidak kalah penting nya yaitu kerahasiaan terjamin.
    Namun di sisi lain alternatif penyelesaian tersebut memiliki beberapa poin penting yang justru berbanding terbalik dalam praktiknya, seperti biaya, tidak terwujudnya proses yang cepat.

  12. Alfa Bratadarma Purba

    Kelemahan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan peradilan umum adalah dalam pengambilan keputusan, tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya.Konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang kalah mengingat tidak terdapat upaya hukum banding. Sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuk.Lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi Secara tidak langsung. Daya paksa dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap relatif lemah kendati terdapat ketentuan hukum yang mengatur masalah pada subjeknya. Kelemahan dari arbitrase memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri. Bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini masih kurang serta belum dikenal luas. Kemudian rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase, hingga rendahnya kepatuhan serta etika bisnis yang kurang oleh sebagian orang/badan hukum tertentu menjadi kelemahan tersendiri penyelesaian sengketa secara arbitrase.

  13. Selamat siang pak appe, saya setuju dengan artikel ini,Undang-Undang Arbitrase, menjadi alternatif penyelesaian sengketa ranah bisnis , penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi/peradilan.dua hal utama terkait efektivitas ini meliputi efektivitas dari segi waktu dan biaya. arbitrase baru lebih banyak dikenal dan digunakan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Arbitrase. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final, independen, dan mengikat. Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak.Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah itu. Namun,Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase mengatur kalau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Setelah itu, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa dokumen, ruang lingkup, dan kompentensi dari arbitrase yang dipilih.pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Inilah yang menjadi polemik dalam kasus yang berhubungan dengan Arbitrase.

  14. selamat siang bapa,
    Nama : Ida Rouli Herawati Sinambela
    Nim : 193300020101

    Bahwa Putusan Arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berkompeten adalah :
    Bahwa Putusan Arbitrase sidang diluar Pengadilan dan hasil putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri supaya putusan kedua pihak mempunyai Kekuatan hukum dan Putusan sama dengan putusan Pengadilan Negeri

  15. Resume EFEKTIVITAS KONTRAK/ KLAUSAL ARBITRASE SEBAGAI SUATU PENYELESAIAN MASALAH. Oleh Jokson Silalahi.

    Hukum Arbitrase dalam bentuk penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan adalah tepat, mengingat konsep pelaksanaanya Singkat, padat, jelas, dan keputusanya pun mengikat, tidak bertele- tele seperti penyelesaian sengketa dalam pengadilan, Masalahnya di negara indonesia klo ada penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) kurang begitu di minati, tidak efektif pelaksanaanya, lebih suka orang- orang memilh jalur melalui pengadilan, padahal sudah ada Undang- undang dan aturan peraturan yg di keluarkan oleh pemerintah indonesia yaitu Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1. tentang Arbitrase Alternatif penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, ada Dampak negatif terhadap para insvestor asing jika di indonesia itu tidak mengikat hasil yg di putuskan oleh badan arbitrase nasional, selalu terjadi Deadlock sehingga penyelesaianya diselesaikan di pengadilan, itulah kelemahan hukum arbitrase yg ada di negara kita ini, Sebagai kita mahasiswa yg sedang belajar hukum tentu ini suatu masukan bagi kita bagai pelaksanaan hukum Arbitrase itu benar- benar dapat di nikmati semua orang khususya para Pengusaha yg sedang bertikai, sehingga hukum arbitrase dapat di fungsikan sebagai lembaga hukum yg sudah teruji keputusanya.
    Demikianlah resume yg saya buat, Mohon Maaf jika pendapat saya ini belum sempurna, dan saya juga bersedia menerima masukan atau kritikan yg sifat membangun demi kemajuan kita bersama.Trimakasih.

News Feed