by

FENOMENA  HUKUM PIDANA

FENOMENA  HUKUM PIDANA

 

“Perbuatan Berlanjut” artinya suatu niat, satu jenis perbuatan, antara perbuatan yang satu dengan yang lain berlangsung tidak terlalu lama. Dengan dilakukannya perbuatan pertama, sudah terjadi delik. Jadi, perbuatan berlanjut Voortgezette Handeling sejenis dengan Concursus Realis, tetapi system pidananya selaras dengan Concursus Idealis (hanya satu pidana).

Jika perbuatan Terdakwa dipandang tidak melawan hukum, apalagi dalam dakwaan tidak ada bagian inti (bestanddeel) “melawan hukum” sehingga putusannya harus berupa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), jadi merupakan verkapte ontslag van alle rechtsvervolging atau lepas dari segala tuntutan hukum secara terselubung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 Tanggal 8 Januari 1966, disebutkan: “Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang – undangan melainkan juga berdasarkan asas – asas keadilan atau asas – asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini, misalnya faktor – faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Tasrif (diintrodusir oleh Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke – 6, Tahun 2014, halaman 140 – 141) mengemukakan sebagai berikut: “Sebab sesudah membaca redaksi sekarang ini pertanyaan yang timbul pada diri sayaadalah apakah seseorang dengan tidak melawan hukum (nietwederrechtelijkheid atau niet – onrechtmatig) boleh memperkaya diri sendiri, sedang perbuatan itu langsung atau tidak lansung dapat merugikan keuangan negara dan seterusnya? Menurut hemat saya setiap perbuatan memperkaya diri sendiri yang langsung atau tidak lansung dapat merugikan keuangan negara dan seterusnya pada hakekatnya sudah mengandung unsur melawan hukum. Hal yang penting dibuktikan adalah apakah karena perbuatan seseorang itu keuangan negara dirugikan atau tidak? Apakah karena perbuatannya itu orang yang bersangkutan telah memperkaya dirinya ataukah tidak? Jika kedua hal ini sudah dapat dibuktikan, tidak perlu lagi ada pembuktian tentang perbuatannya itu bersifat melawan hukum. Jika unsur ini tokoh dimasukkan juga maka beban pembuktian harus bertambah dengan pembuktian tentang adanya unsur melawan hukum itu, yang tidak selamanya mudah, sekalipun akan digunakan ukuran – ukuran di bidang perdata berdasar interpretasi yang luas dari Hoge Raad tentang ‘onrechtmatige daad’ dalam kasus terkenal Cohen – Lindenbaum. Bahanya adalah apabila unsur melawan hukum ini tidak dapat dibuktikan, dengan sendirinya orang yang bersangkutan harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, yang menyinggung lagi rasa keadilan dalam masyarakat”.

Menurut von Buri dengan teorinya yang terkenal aequivalentie (ekivalensi) atau condition sine qua non, yaitu: “semua syarat, yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat weggedacht (dihilangkan) dari rangkaian faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab (causa) akibat itu (Ueber Kausalitat und deren Verantwortung, 1873 dan Die Kausalitat und ihre strafrechtlichen Beziehungen, 1885, vide Utrecht).

Dalam Yurisprudensi dapat diketemukan kepastian, bahwa perubahan ancaman pidana dari enam bulan menjadi tiga tahun pada Pasal 418 KUHP oleh pemerintah Belanda yang dilakukan antara  tahun 1946 sampai berlakunya Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, dipandang tidak dapat dilaksanakan. Ini ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 12 Agustus 1961 dan Tanggal 21 Nopember 1961.

Rumusan delik dan ancaman pidana ketentuan tentang Pegawai Negeri dan Hakim yang menerima suap (hadiah atau janji), disusun kacau di pembahasan di DPR. Delik berkualifikasi (gekwalificeerde delict) telah disusun kacau. Pasal 418 Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang diketahui patut dapat menduga, hal itu berhubungan dengan jabatannya. Jadi, dapat dilakukan dengan sengaja dari kata “mengetahui” dan dapat dilakukan karena kelalaian dari kata – kata “patut dapat menduga”. Delik demikian disebut pro parte doleus pro parte culpa. Bagian inti delik (celictcbestanddelen), hanya dua, yaitu menerima hadiah atau janji dan mengetahui atau patut dapat menduga diberikan kepadanya berhubungan dengan jabatannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu   Putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Pebruari 1976, Nomor 58 K/Kr/1974, menjelaskan tentang pengertian “Unsur Sengaja” sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Hukumnya yang berbunyi: “Lalai tidak menyelidiki lebih dahulu daftar yang akan ditandatangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan, sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan”.

Created and Copy Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

Appe Hamonangan Hutauruk
I will serve the Lord where I am today

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Gravatar Image
Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "https://BERITAPOPULER.ID" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 comments

  1. Siang Bapak Appe,mau tanya pak.. bagaimana cara membuktikan unsur ” patut di duga” atau” mengetahui” di dalam Pasal korupsi? sedangkan jika tidak salah unsur dalam pasal korupsi itu merupakan delik komulatif dimana semua unsur yg ada di dalamnya harus terpenuhi?

  2. 1.a. Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur tatacara pelaksanaan dan penegakkan Hukum Pidana secara konsisten, komprehensif dan terpadu sesuai dengan asas – asas Hukum Pidana.

    Peradilan Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System), dimana seluruh rangkaian penegakkan hukum (law enforcement) yang bersifat pro justitia dilakukan melalui beberapa tahap yang bekesinambungan dan merupakan satu kesatuan yang integral.

    Pelaksanaan Suatu proses pidana (criminal proceedings) yang dikenal dalam integrated criminal justice system memiliki 4 (empat) tahap yaitu :
    1. Penyidikan ( oleh badan/lembaga penyidik);
    2. Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
    3. Mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana (oleh Badan pengadilan)
    4. Pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat pelaksana / Eksekusi)

    Suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system adalah saat tahapan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik karena tahapan penyidikan lebih menitik beratkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti “ supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku, dan dalam tahapan penyidikan ini yang akan dapat menentukan berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa PU dan Hakim untuk menyatakan terdakwa “salah” serta “memidanaanya”.

    b. Dua dasar utama penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dapat dilihat dalam :
    • Pasal 1 angka 21 KUHAP ditegaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau haki, dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
    • Pasal 20 :
    Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
    Ayat (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntutan umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
    Ayat (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
    2.a. Dalam hal menjawab mengenai kewajiban membuat BA secara yuridis dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana.

    Kita perlu mengetahui definisi Penyidikan dan Tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP .

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Pasal 1 angka 3 KUHAP).

    Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

    Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan status tersangka dalam adanya dugaan suatu tindak pidana oleh penyidik dibutuhkan “bukti permulaan” yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

    Merujuk Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana , kegiatan penyidikan meliputi :
    a. Penyelidikan;
    b. Pengiriman SPDP;
    c. Upaya paksa;
    d. Pemeriksaan;
    e. Gelar perkara;
    f. Penyelesaian berkas perkara;
    g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
    h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
    i. Penghentian penyidikan

    • Kewajiban membuat Berita Acara secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
    Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
    a. Pemeriksaan tersangka ;
    b. Penangkapan;
    c. Penahanan;
    d. Penggeledahan
    e. Pemasukan rumah;
    f. Penyitaan benda;
    g. Pemeriksaan surat;
    h. Pemeriksaan saksi;
    i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
    j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
    k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

    Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan diatas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP.
    Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh smua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan diatas.(Pasal 75 ayat (3) KUHAP)

    b. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undanng untuk melakukan penyelidikan.

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

    Sehingga jelas dari definisi penyelidikan dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan.

    Tujuan koordinatif antara penyelidik dan penyidik agar penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “ bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

    3.a. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP)

    Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang –undang (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

    Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan tiada lain daripada demi kepentingan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Oleh karena itu setiap pengeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas –batas dan cara-cara yang ditentukan undang-undang.

    Menurut Pasal 33 dan Pasal 127 KUHAP, bahwa dalam melakukan tindakan penggeledahan, ada beberapa hal wajib diterapkan oleh penyidik antara lain :

    • Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
    • Jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lain harus menunjukkan surat perintah tertulis (surat tugas) dari penyidik.
    • Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus dihadiri 2 (dua) orang saksi dari tempat lingkungan anggota masyarakat tempat dimana penggeledahan dilakukan atau jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju dan tidak menghadiri maka petuga harus menghadirkan Kepala desa atau Ketua lingkungan ( Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
    • Kewajiban membuat berita acara penggeledahan.
    • Penjagaan Rumah atau tempat yang digeledah

    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 KUHAP)

    Apa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dirumuskan dalam penjelasan Pasal 34 KUHAP yang berbunyi : “ Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana di tempat yang hendak digeledah di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan waktu yang singkat”.

    a. Deponering adalah pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Cara pengesampingan yang seperti ini disebut sebagai asas oportunitas. Asas opportunitas ini bertolak belakang dengan asas legalitas yang terdapat di dalam konsideran KUHAP pada huruf a.

    Penjelasan yang dimaksud mengenai asas opportunitas ini ditegaskan dalam komentar Pasal 15 KUHAP . Asas oportunitas adalah asas yang memberi wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya, dengan tujuan kepentingan negara dan atau umum.

    Pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan wewenang dari Jaksa Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 huruf ( c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

    Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 35 c , definisi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

    Sehingga dalam penerapan unsur opportunitas ini yang diprioritaskan usur kepentingan umum yang merupakan syarat utama untuk menyampingkan suatu perkara.

    1. 1. Jawaban :
      – Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.

      – Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:

      • DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP.
      • DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP.

      2. Jawaban:
      – Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
      a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;

      b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;

      c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).

      – Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:

      a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;

      b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;

      c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.

      3. Jawaban:
      – Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
      a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
      b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
      c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
      d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
      e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
      f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
      g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);

      – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).

      4. Jawaban:
      – DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

      a. Hak Jaksa Agung;

      b. Tindakan mengesampingkan perkara;

      c. Dengan alasan demi kepentingan umum;

      – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.

      – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
      a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
      b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
      c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  3. 1. – Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.

    – Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), … dst;

    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:

    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;

    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;

    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).

    – Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:

    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;

    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;

    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.

    3. – Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);

    – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).

    4. – DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;

    b. Tindakan mengesampingkan perkara;

    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;

    – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.

    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:

    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

    Demikian masukan yang dapat saya berikan.

  4. Penjelasan :

    1. Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.

    – Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1).

    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:

    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;

    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;

    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).

    Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:

    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.

    3. Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).

    4. DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:
    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

    Demikian masukan yang dapat saya berikan.

  5. Evi Menawati

    1. A . Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.
    Peradilan Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System), dimana seluruh rangkaian penegakkan hukum (law enforcement) yang bersifat pro justitia dilakukan melalui beberapa tahap yang bekesinambungan dan merupakan satu kesatuan yang integral.
    Pelaksanaan Suatu proses pidana (criminal proceedings) yang dikenal dalam integrated criminal justice system memiliki 4 (empat) tahap yaitu :
    1. Penyidikan ( oleh badan/lembaga penyidik);
    2. Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
    3. Mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana (oleh Badan pengadilan)
    4. Pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat pelaksana / Eksekusi)
    Suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system adalah saat tahapan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik karena tahapan penyidikan lebih menitik beratkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti “ supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku, dan dalam tahapan penyidikan ini yang akan dapat menentukan berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa PU dan Hakim untuk menyatakan terdakwa “salah” serta “memidanaanya”.
    b. Dua dasar utama penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dapat dilihat dalam :
    • Pasal 1 angka 21 KUHAP ditegaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau haki, dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
    • Pasal 20 :
    Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
    Ayat (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntutan umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
    Ayat (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

    2.a. Dalam hal menjawab mengenai kewajiban membuat BA secara yuridis dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana.
    Kita perlu mengetahui definisi Penyidikan dan Tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP .
    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Pasal 1 angka 3 KUHAP).
    Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
    Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan status tersangka dalam adanya dugaan suatu tindak pidana oleh penyidik dibutuhkan “bukti permulaan” yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
    Merujuk Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana , kegiatan penyidikan meliputi :
    a. Penyelidikan;
    b. Pengiriman SPDP;
    c. Upaya paksa;
    d. Pemeriksaan;
    e. Gelar perkara;
    f. Penyelesaian berkas perkara;
    g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
    h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
    i. Penghentian penyidikan
    • Kewajiban membuat Berita Acara secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
    Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
    a. Pemeriksaan tersangka ;
    b. Penangkapan;
    c. Penahanan;
    d. Penggeledahan
    e. Pemasukan rumah;
    f. Penyitaan benda;
    g. Pemeriksaan surat;
    h. Pemeriksaan saksi;
    i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
    j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
    k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
    Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan diatas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP.
    Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh smua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan diatas.(Pasal 75 ayat (3) KUHAP)
    b. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undanng untuk melakukan penyelidikan.
    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
    Sehingga jelas dari definisi penyelidikan dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan.
    Tujuan koordinatif antara penyelidik dan penyidik agar penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “ bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.
    3.a. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP)
    Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang –undang (Pasal 1 angka 17 KUHAP).
    Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan tiada lain daripada demi kepentingan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Oleh karena itu setiap pengeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas –batas dan cara-cara yang ditentukan undang-undang.
    Menurut Pasal 33 dan Pasal 127 KUHAP, bahwa dalam melakukan tindakan penggeledahan, ada beberapa hal wajib diterapkan oleh penyidik antara lain :
    • Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
    • Jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lain harus menunjukkan surat perintah tertulis (surat tugas) dari penyidik.
    • Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus dihadiri 2 (dua) orang saksi dari tempat lingkungan anggota masyarakat tempat dimana penggeledahan dilakukan atau jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju dan tidak menghadiri maka petuga harus menghadirkan Kepala desa atau Ketua lingkungan ( Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
    • Kewajiban membuat berita acara penggeledahan.
    • Penjagaan Rumah atau tempat yang digeledah
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 KUHAP)
    Apa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dirumuskan dalam penjelasan Pasal 34 KUHAP yang berbunyi : “ Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana di tempat yang hendak digeledah di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan waktu yang singkat”.
    4. Jawaban:
    – DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  6. 1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dalam praktek dapat/boleh dikemukakan/diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat kapan saja (sepanjang pemeriksaan perkara) bahkan Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sedangkan Kompetensi Relatif harus diajukan/dikemukakan dalam sidang pertama, dan apabila tidak diajukan/dikemukakan dalam persidangan maka Hakim tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg). Begitu pula apabila eksepsi mengenai Kompetensi Relatif terlambat diajukan/dikemukakan maka Hakim dilarang untuk memperhatikan/mempertimbangkan eksepsi tersebut.
    -Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan mengenai pengecualian cara mengajukan/mengemukakan eksepsi Kompetensi Relatif yang pada hakekatnya harus diajukan/dikemukakan pada sidang pertama, yaitu:
    a. Dalam hal Tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tua, wali, atau pengampunya (Pasal 21 KUHPerdata);
    b. Yang menyangkut Pegawai Negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg;
    c. Tentang penjaminan (vrijwaring) yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 Rv);
    d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat daerah hukum dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri atau suami atau isteri (Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
    e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
    f. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol;
    g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugaatan diajukan di tempat kediaman Tergugat.
    2. Pada asasnya Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama – sama dengan Jawaban, selambat – lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan (Pasal 132 huruf HIR/Pasal 158 RBg). Gugatan Rekonvensi hanya boleh ditujukan terhadap Penggugat, dan tidak diperkenankan ditujukan atau diarahkan kepada Tergugat/Para Tergugat yang lain dan Turut Tergugat yang menjadi pihak dalam perkara a quo yang sedang diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan.
    Prosedur atau tata cara dalam hal pemeriksaan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi di persidangan ditentukan dalam Pasal 132 huruf HIR/Pasal 158 RBg, sebagai berikut:
    a. Tergugat dalam Konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya itu (Gugatan Rekonvensi) bersama – sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi, baik secara lisan maupun secara tertulis;
    b. Kedua perkara tersebut (Gugatan dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi) diselesaikan (diperiksa dan diadili) bersama – sama dan diputus dalam SATU PUTUSAN YANG SAMA, kecuali apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang dapat diajukan dengan ketentuan bahwa Gugatan dalam Rekonvensi yang belum diselesaikan tetap tergantung pada Hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir.
    c. Permohonan banding (secara terpisah) diperkenankan apabila Gugatan Rekonvensi digabung dengan hal – hal yang terdapat dalam Gugatan Konvensi melampaui kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir;
    d. Akan tetapi, apabila kedua gugatan itu dipisah satu dengan yang lain dan masing – masing diputus tersendiri, maka prosedurnya mengikuti ketentuan – ketentuan yang biasa mengenai kewenangan untuk permohonan pemeriksaan dalam tingkat PENGADILAN BANDING (PENGADILAN TINGGI).
    3. “LIJDELIJKE ROL” yaitu Hakim dalam memeriksa suatu perkara hanya bersikap pasif (hanya menerima) dan memberikan putusan berdasarkan apa yang diakui atau tidak, dan yang dibuktikan atau tidak oleh para pihak yang bersengketa yang justeru berperan aktif dalam persidangan, sedangkan Hakim hanya memberikan putusan sesuai asas IUS CURIA NOVIT (Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Sebaliknya terminus “LEIDENDE ROL” mengandung makna bahwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara di persidangan baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka Hakim bersikap aktif bertindak memimpin proses persidangan perkara, dan tidak semata – mata berkewajiban untuk menentukan hukum atas perkara yang disengketakan.
    Prinsip “MOTIVASI WAJIB DALAM PUTUSAN HAKIM” dimaksudkan agar putusan Pengadilan (putusan Hakim) mencerminkan nilai – nilai keadilan, kepastian dan kesebandingan dengan ketentuan bahwa setiap putusan Hakim (Pengadilan) wajib mengandung motivasi atau penalaran, semata – mata untuk mencegah agar Hakim tidak memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya secara sewenang – wenang.
    4. “Peradilan bersifat terbuka” berarti setiap perkara yang diproses dalam persidangan, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim/Hakim (Pengadilan) harus bersifat terbuka untuk umum dalam arti dapat disaksikan oleh umum (public), kecuali mengenai perkara – perkara tertentu sepert perceraian. Pada proses akhir, yaitu pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim/ Pengadilan maka semua perkara tanpa terkecuali “apakah yang diperiksa secara terbuka” atau “diperiksa secara tertutup” menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku harus dibacakan secara terbuka untuk umum.
    – Apabila suatu putusan dibacakan secara tertutup (tidak dinyatakan terbuka untuk umum) maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
    – Alasan – alasan yang dapat mengesampinkan asas “Peradilan bersifat terbuka” yaitu pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan “openbare orde” (kepentingan publik) dan zedelijkheid (perkara – perkara yang berhubungan dengan moralitas).
    5. Pemegang peranan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan (menurut Hukum Ajektif Perdata) adalah PENGGUGAT atau pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, sedangkan peranan Hakim/Majelis Hakim adalah bersifat pasif.
    – Konsekwensi yuridis dari legal standing Penggugat sebagai pemegang peranan dalam persidangan perkara perdata, maka Penggugat dapat melakukan pencabutan atau perubahan atas Surat Gugatannya, sedangkan apabila ternyata Penggugat dalam persidangan tidak pernah hadir maka Hakim/Majelis Hakim (Pengadilan) akan mengeluarkan putusan yang menyebutkan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur. Hal tersebut adalah sangat relevan, wajar dan beralasan karena dalam suatu gugatan a quo maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang paling berkepentingan agar Pengadilan/Majelis Hakim mengabulkan gugatannya sehingga secara prosedural yurisdiksi Penggugat harus hadir di persidangan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya yang termaktub dalam fundamentum petendi. (posita) sesuai dengan asas hukum “pihak yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya”.

    1. – Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.
    – Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), … dst;
    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    – Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.
    3. – Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).
    4. – DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  7. Jawaban:
    1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dalam praktek dapat/boleh dikemukakan/diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat kapan saja (sepanjang pemeriksaan perkara) bahkan Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sedangkan Kompetensi Relatif harus diajukan/dikemukakan dalam sidang pertama, dan apabila tidak diajukan/dikemukakan dalam persidangan maka Hakim tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg). Begitu pula apabila eksepsi mengenai Kompetensi Relatif terlambat diajukan/dikemukakan maka Hakim dilarang untuk memperhatikan/mempertimbangkan eksepsi tersebut.
    -Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan mengenai pengecualian cara mengajukan/mengemukakan eksepsi Kompetensi Relatif yang pada hakekatnya harus diajukan/dikemukakan pada sidang pertama, yaitu:
    a. Dalam hal Tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tua, wali, atau pengampunya (Pasal 21 KUHPerdata);
    b. Yang menyangkut Pegawai Negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg;
    c. Tentang penjaminan (vrijwaring) yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 Rv);
    d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat daerah hukum dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri atau suami atau isteri (Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
    e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
    f. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol;
    g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugaatan diajukan di tempat kediaman Tergugat.
    2. Pada asasnya Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama – sama dengan Jawaban, selambat – lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan (Pasal 132 huruf HIR/Pasal 158 RBg). Gugatan Rekonvensi hanya boleh ditujukan terhadap Penggugat, dan tidak diperkenankan ditujukan atau diarahkan kepada Tergugat/Para Tergugat yang lain dan Turut Tergugat yang menjadi pihak dalam perkara a quo yang sedang diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan.
    Prosedur atau tata cara dalam hal pemeriksaan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi di persidangan ditentukan dalam Pasal 132 huruf HIR/Pasal 158 RBg, sebagai berikut:
    a. Tergugat dalam Konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya itu (Gugatan Rekonvensi) bersama – sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi, baik secara lisan maupun secara tertulis;
    b. Kedua perkara tersebut (Gugatan dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi) diselesaikan (diperiksa dan diadili) bersama – sama dan diputus dalam SATU PUTUSAN YANG SAMA, kecuali apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang dapat diajukan dengan ketentuan bahwa Gugatan dalam Rekonvensi yang belum diselesaikan tetap tergantung pada Hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir.
    c. Permohonan banding (secara terpisah) diperkenankan apabila Gugatan Rekonvensi digabung dengan hal – hal yang terdapat dalam Gugatan Konvensi melampaui kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir;
    d. Akan tetapi, apabila kedua gugatan itu dipisah satu dengan yang lain dan masing – masing diputus tersendiri, maka prosedurnya mengikuti ketentuan – ketentuan yang biasa mengenai kewenangan untuk permohonan pemeriksaan dalam tingkat PENGADILAN BANDING (PENGADILAN TINGGI).
    3. “LIJDELIJKE ROL” yaitu Hakim dalam memeriksa suatu perkara hanya bersikap pasif (hanya menerima) dan memberikan putusan berdasarkan apa yang diakui atau tidak, dan yang dibuktikan atau tidak oleh para pihak yang bersengketa yang justeru berperan aktif dalam persidangan, sedangkan Hakim hanya memberikan putusan sesuai asas IUS CURIA NOVIT (Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Sebaliknya terminus “LEIDENDE ROL” mengandung makna bahwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara di persidangan baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka Hakim bersikap aktif bertindak memimpin proses persidangan perkara, dan tidak semata – mata berkewajiban untuk menentukan hukum atas perkara yang disengketakan.
    Prinsip “MOTIVASI WAJIB DALAM PUTUSAN HAKIM” dimaksudkan agar putusan Pengadilan (putusan Hakim) mencerminkan nilai – nilai keadilan, kepastian dan kesebandingan dengan ketentuan bahwa setiap putusan Hakim (Pengadilan) wajib mengandung motivasi atau penalaran, semata – mata untuk mencegah agar Hakim tidak memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya secara sewenang – wenang.
    4. “Peradilan bersifat terbuka” berarti setiap perkara yang diproses dalam persidangan, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim/Hakim (Pengadilan) harus bersifat terbuka untuk umum dalam arti dapat disaksikan oleh umum (public), kecuali mengenai perkara – perkara tertentu sepert perceraian. Pada proses akhir, yaitu pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim/ Pengadilan maka semua perkara tanpa terkecuali “apakah yang diperiksa secara terbuka” atau “diperiksa secara tertutup” menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku harus dibacakan secara terbuka untuk umum.
    – Apabila suatu putusan dibacakan secara tertutup (tidak dinyatakan terbuka untuk umum) maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
    – Alasan – alasan yang dapat mengesampinkan asas “Peradilan bersifat terbuka” yaitu pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan “openbare orde” (kepentingan publik) dan zedelijkheid (perkara – perkara yang berhubungan dengan moralitas).
    5. Pemegang peranan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan (menurut Hukum Ajektif Perdata) adalah PENGGUGAT atau pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, sedangkan peranan Hakim/Majelis Hakim adalah bersifat pasif.
    – Konsekwensi yuridis dari legal standing Penggugat sebagai pemegang peranan dalam persidangan perkara perdata, maka Penggugat dapat melakukan pencabutan atau perubahan atas Surat Gugatannya, sedangkan apabila ternyata Penggugat dalam persidangan tidak pernah hadir maka Hakim/Majelis Hakim (Pengadilan) akan mengeluarkan putusan yang menyebutkan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur. Hal tersebut adalah sangat relevan, wajar dan beralasan karena dalam suatu gugatan a quo maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang paling berkepentingan agar Pengadilan/Majelis Hakim mengabulkan gugatannya sehingga secara prosedural yurisdiksi Penggugat harus hadir di persidangan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya yang termaktub dalam fundamentum petendi. (posita) sesuai dengan asas hukum “pihak yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya”.

    1. – Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.
    – Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), … dst;
    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    – Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.
    3. – Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).
    4. – DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  8. Nama : Inah Rofikhoh

    1. Suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks Integrated criminal justice system pada saat hakim menerima eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Eksepsi/Tangkisan(exeptie,exeption) merupakan upaya atau prosedur hukum dalam persidangan perkara pidana diperadilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seotang terdakwa atau penasehat hukumnya disertai dengan alasan bahwa surat dakwaan yang dibuat JPU mengandung cacat yuridis/ tidak mengenai pokok perkara. Surat dakwaan harus memenuhi persyaratan formal dan materil yang termaktub dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP. Sedangkan Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur tatacara pelaksanaan dan penegakkan Hukum Pidana secara konsisten, komprehensif dan terpadu sesuai dengan asas – asas Hukum Pidana. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. Sedangkan Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”
    Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Didalam pasal 21 ayat 4 dijelaskan penahan hanya bisa dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau mencoba memberi bantuan dalam tindak pidana dan mempunyai masa tahanan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
    Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 4 poin B. dapat disimpulkan bahwa terdakwa atau tersangka dapat dilakukan penahan apabila telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagaimana dalam pasal 21 ayat 4 dan pasal 21 KUHP.
    Pelaksanaan Suatu proses pidana (criminal proceedings) yang dikenal dalam integrated criminal justice system memiliki 4 (empat) tahap yaitu :
    1. Penyidikan ( oleh badan/lembaga penyidik);
    2. Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
    3. Mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana (oleh Badan pengadilan)
    4. Pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat pelaksana / Eksekusi)
    2. Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
    Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
    Tinjauan yuridis Prosedural berita acara dalam penyelidikan dan atau penyidikan pemeriksaan suatu tindak pidana berkaitan dengan siapa saja yang menjadi saksi disuatu perkara yang sedang diadili dipengadilan. Didalam pasal 168 KUHAP terdapat pengecualian orang yang dapat menjadi saksi yaitu :
    – saudara sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa.
    – Saudara dari terdakwa atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
    – Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang Bersama -sama sebagai terdakwa.
    Pasal 170 KUHAP menjelaskan bahwa mereka karena pekerjaa, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti (evidence) disidang pengadilan maka keterangan saksi tersebut harus sesaui dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP.
    Keterangan saksi yang mempunyai sebagai alat bukti adalah yang sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri. Artinya fakta hukum (legal facts) yang diperoleh dari keterangan saksi harus bersumber dari pribadinya sendiri. Jika terdapat perbedaan keterangan saksi dari BAP pada waktu proses penyidikan dengan keterangan saksi dipersidangan, perbedaan tersebut dapat dicabut dipersidangan pengadilan dengan disertai dasar-dasar atau alasan yang dapat diterima dan dicatat didalam BAP persidangan (pasal 163 KUHAP), begitu pula sebaliknya apabila perbedaan BAP tersebut tidak dapat diterima maka perbedaan tersebut dapat ditolak.
    Tujuan hubungan penyidikan dengan penyelidikan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.
    3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 3 KUHAP). Pasal 10 KUHAP dikatakan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan syarat kepangkatan. Kewenangan Penyidik pembantu terkecuali untuk penahanan wajib diberikan dengan melalui adanya pelimpahan kewenangan dari Penyidik (Pasal 11 KUHAP). Dalam pelaksanaan kewenanganya, Penyidik pembantu akan membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, terkekecuali dalam hal perkara dengan acara pemeriksaan singkat, sehingga dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12 KUHAP).

    Pasal 1 angka 17 & 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi :
    – Penggeledahan Rumah “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

    – Penggeledahan Badan “Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.”

    Pengecualian wewenang penyidik atau penyidik pembantu dalam hal penggeledahan :
    – Tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku atau tulisan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana atau yang diduga digunanakan dalam tindak pidana, untuk itu penyidik atau penyidik pembantu wajib untuk segera melapor kepada ketua pengadilan pasal 34 ayat 2 KUHAP.
    – Penyidik atau penyidik pembantu dikecualikan dalam hal penggeledahan rumah pada tempat tertentu seperti sedang berjalannya sidang atau ibadah keagamaan.

    4. Deponering adalah penyampingan perkara demi kepentingan umum, kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas (pasal 35 sub c UU no 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan RI, mengesampingkan perkara merupakan pelaksaan dari azas oportunitas yang hanya dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dengan badan terkait perkara.
    Perbedaan unsur hak oportunitas belanda dengan Indonesia terletak pada proses pengesampingan hak terjadi pada saat berkas sudah diajukan ke kejaksaan agung.

  9. 1. Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.
    – Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), … dst;
    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    – Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.
    3. – Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).

    4. – DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  10. Pagi Pak Appe,mau tanya pak.. bagaimana cara membuktikan unsur ” patut di duga” atau” mengetahui” di dalam Pasal korupsi?

  11. Farel Alamsyah Fath
    183124330062018

    1. proses yang benar dari sistem peradilan pidana terpadu, ditentukan pertama-tama oleh peraturan yang menjadi landasan berjalannya proses tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing subsistem atau penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut harus berpijak dan bekerja berdasarkan peraturan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Untuk Indonesia, yang dimaksud adalah KUHAP .
    Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang:
    a. diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
    b. ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 284, Pasal 296, Pasal 351 ayat (1),Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.16 Namun terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1).17Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan: a. melarikan diri; b.merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti; c. mempengaruhi saksi; d. melakukan ulang tindak pidana; atau terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa.
    18 Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka/terdakwa, yang di dalamnya harus menyantumkan:
    a. identitas tersangka atau terdakwa;
    b. alasan penahanan;
    c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau
    didakwakan; dan
    d. tempat tersangka atau terdakwa ditahan.19 Dalam waktu paling lama 1 hari
    terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah tersebut harus diberikan kepada:
    a. keluarga atau
    wali tersangka/terdakwa;
    b. lurah atau kepala desa atau nama lainnya tempat tersangka/terdakwa
    ditangkap;
    c. orang yang ditunjuk oleh tersangka/terdakwa; dan/atau
    d. komandan kesatuan tersangka/terdakwa, dalam hal tersangka atau terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena melakukan tindak pidana umum.20

    2. berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang [Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – “KUHAP”]:

    a. pemeriksaan tersangka;
    b. penangkapan;
    c. penahanan;
    d. penggeledahan;
    e. pemasukan rumah;
    f. penyitaan benda;
    g. pemeriksaan surat;
    h. pemeriksaan saksi;
    i. pemeriksaan di tempat kejadian;
    j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
    k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
    Sesuai pengaturan Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mengenai BAP ini M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”
    Bab III angka 8.3.a Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan:
    “Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.”

    3. Tata Cara Penggeledahan
    Penggeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yang berbunyi:
    Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah; Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan
    Jadi, pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
    Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak
    Selanjutnya Pasal 34 KUHAP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:
    Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

    Yang dimaksud juga dengan pengecualian mengacu pada Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP berbunyi:
    Keadaan yang sangat perlu dan ”mendesak” ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

    4. Secara sederhana deponering dapat diartikan sebagai wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Juga dapat dipahami sebagai wewenang tidak menuntut karena. Jadi perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi di”kesampingkan”. Hal ini ditegaskan pada Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Dimana yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Oportunitasbisadiartikansebagai asas dan oportunitas sebagai pengecualian. Indonesia sebagai penganut hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis yang berupa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan 100 yang diakui dan dihayati rakyat setempat. Setiap pelanggaran/delik pidana tidak semuanya dilakukan penuntutan oleh jaksa mengingat jumlah jaksa sangat terbatas, terutama perkara ringan yang bisa diselesaikan melalui pembayaran uang tebusan atau ganti rugi atau uang damai bisa dilakukan oleh 26 unit-unit keamanan atau ketertiban dan kepolisian yang mereka wajib lapor ke atasannya. Inilah oportunitas sebagai pengecualian.
    a)Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Mengingat kekuasaan Gubernur Jenderal yang sangat besar di wilayah jajahan, maka ia dengan mudah menjadikan pasal 179 RO sebagai dasar pelaksanaan asas oportunitas, meskipun dalam Pasal 32C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi, “Jaksa Agung dapatmenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Sebelum ketentuan itu, dalam praktek telah dianut asas itu.
    Hal ini yang menjelaskan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tak tertulis yang berlaku. Dikatakan hukum tak tertulis karena adanya Pasal 179 RO yang dipertentangkan itu. Ada yang mengatakan dengan pasal itu 27 dianut asas oportunitas di Indonesia, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan dianut atas legalitas karena alasan di dalam pasal 179 RO itu kepada Hooggerechtshof dahulu diberikan kewenangan untuk, bila Majelis itu, karena pengaduan pihak yang berkepentingan atau secara lain mana pun, mengetahui telah terjadi kealpaan dalam penuntutan kejahatan atau pelanggaran, memberi perintah kepada Pokrol Jenderal supaya berhubung dengan itu, melaporkan tentang kealpaan itu dengan hak memerintahkan agar dalam hal itu diadakan penuntutan jika ada alasan-alasan untuk itu. Yang mengatakan dengan Pasal 179 RO itu dianut asas oportunitas karena pada ayat pertama pasal itu ditambah dengan kata-kata “kecuali jika penuntutan oleh Gubernur Jenderal dengan perintah tertulis telah atau akan dicegah”. Dari pernyataan di atas tersebut harus dibedakan antara oportunitas sebagai asas dan oportunitas sebagai kekecualian. Dalam hal tersebut diatas merupakan pengecualian. bahwa waktu pembuat undang-undang tahun 1948 menyusun reglemen itu teristimewa Pasal 179, tidak ingat asas oportunitas dalam bentuknya yang sekarang.

    Dasar hukum penerapan asas oportunitas di Indonesia
    a) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam penjelasan umum UUD 1945 alinea pertama, bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, di samping itu undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. 31 Jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang timbul dalam penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan di hayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.
    b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asasopportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut, Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat Badanbadan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
    c) KUHAP Perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk periode yang sekarang, bangsa kita melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam suatu jalinan yang titik beratnya cenderung lebih 32 mengutamakan asas legalitas. Sedang asas oportunitas hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan asas oportunitas. Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam Pasal 14 huruf h, dan penjelasan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut, Pasal 14 huruf h Penuntut umum mempunyai wewenang : “menutup perkara demi kepentingan hukum”. Penjelasan pasal 77 KUHAP: “yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum (asas oportunitas) yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Berdasarkan pasal 14 huruf h, dan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi perwujudan azas oportunitas.Sebelum ketentuan itu, “bahwa 33 pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negari ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku”Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam deponering perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut, dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”

  12. NAMA : Alfa Bratadarma Purba
    NIM : 183124330062040
    KELAS: P2K hukum semester IV
    KEDOYA

    1. Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.
    Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:

    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), … dst;
    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.
    3. Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).
    4. DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntu

  13. 1.a. Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur tatacara pelaksanaan dan penegakkan Hukum Pidana secara konsisten, komprehensif dan terpadu sesuai dengan asas – asas Hukum Pidana.
    Peradilan Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System), dimana seluruh rangkaian penegakkan hukum (law enforcement) yang bersifat pro justitia dilakukan melalui beberapa tahap yang bekesinambungan dan merupakan satu kesatuan yang integral.
    Pelaksanaan Suatu proses pidana (criminal proceedings) yang dikenal dalam integrated criminal justice system memiliki 4 (empat) tahap yaitu :
    1. Penyidikan ( oleh badan/lembaga penyidik);
    2. Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
    3. Mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana (oleh Badan pengadilan)
    4. Pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat pelaksana / Eksekusi)
    Suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system adalah saat tahapan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik karena tahapan penyidikan lebih menitik beratkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti “ supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku, dan dalam tahapan penyidikan ini yang akan dapat menentukan berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa PU dan Hakim untuk menyatakan terdakwa “salah” serta “memidanaanya”.
    b. Dua dasar utama penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dapat dilihat dalam :
    • Pasal 1 angka 21 KUHAP ditegaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau haki, dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
    • Pasal 20 :
    Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
    Ayat (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntutan umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
    Ayat (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

    2. Jawaban:
    – Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    – Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.

    3. Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).
    4. DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;

    Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  14. Nama : Victory Cristian Wicaksono Jurusan : Ilmu Hukum
    NIM : 19330040016 Semester : III
    Kelas : P2K Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana
    Fakultas : Hukum Dosen Pengampu : Appe Hutauruk, S.H., M.H.
    PERTANYAAN:

    1.Jelaskan kapan suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system. Selanjutnya, berkaitan dengan proses pidana tersebut adakalanya PETUGAS HUKUM (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) melakukan kewenangan PENAHANAN dengan alasan – alasan agar Tersangka atau Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak mempersulit pemeriksaan. Alasan – alasan tersebut pada hakekatnya berpedoman pada 2 (dua) DASAR UTAMA yang termaktub dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jelaskan 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud diatas.

    a. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem-subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara,
    i subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian,
    ii subsistem penuntutan ii dilaksanakan oleh kejaksaan,
    iii subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan
    iv subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.
    Berdasarkan uraian diatas, maka proses pidana dalam konteks Integrated Criminal Justice System baru dimulai pada saat penyidikan
    b. Dasar utama dalam pelaksanaan penahanan tersangka sebagai mana termaktub dalam KUHAP adalah:,
    i Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu. “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
    ii Pasal 7 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”
    iii Pasal 14 huruf c yaitu: Penuntut umum mempunyai wewenang :memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
    iv Pasal 20 yang terdiri dari 3 ayat yaitu:
    (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
    (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
    (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

    2.Penyelidik dan/atau Penyidik yang melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan dalam rangka PENYELIDIKAN dan/atau PENYIDIKAN maka wajib membuat BERITA ACARA (BA), jelaskan secara yuridis maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) tersebut. Berkaitan dengan wacana “kewajiban membuat BERITA ACARA (BA)“ dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, jelaskan tujuan hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik.

    Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidik dalam melakukan Penyidikan harus membuat Berita Acara. Ada lima unsur dalam kalimat diatas, dan definisi-definisi atas kelimanya adalam KUHAP adalah sebagai berikut:

    – Pasal 1 angka 1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

    – Pasal 1 angka 2 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

    – Pasal 1 angka 4 “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

    – Pasal 1 angka 5 “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

    – Kewenangan Penyelidik adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 adalah
    Penyelidik (setiap pejabat Polri):
    a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

    b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
    2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

    – Kewenangan Penyidik adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 sebagai berikut
    Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
    d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    i. mengadakan penghentian penyidikan;
    j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

    – Berita Acara adalah sebuah catatan atas telah terjadinya tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yaitu:
    a. pemeriksaan tersangka;
    b. penangkapan;
    c. penahanan;
    d. penggeledahan;
    e. pemasukan rumah;
    f. penyitaan benda;
    g. pemeriksaan surat;
    h. pemeriksaan saksi;
    i. pemeriksaan di tempat kejadian;
    j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
    j. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

    – Berita Acara dibuat dan ditanda tangani berdsarkan Pasal 75 ayat (2):
    Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

    Dari uraian tentang definisi penyelidik, penyelidikan, penyidik dan penyidikan serta weweang penyelidik dan penyidik, maka setiap tindakan peyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam dengan Pasal 75 ayat (1), tentulah harus dibuatkan berita acaranya. Berita acara tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat (penyidik ataupun penyelidik).

    3.Penyidik atau Penyidik Pembantu, dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan serta demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan PENGGELEDAHAN, baik PENGGELEDAHAN BADAN atau PENGGELEDAHAN RUMAH. Jelaskan hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan. Akan tetapi dalam hal – hal tertentu terdapat pengecualian atas wewenang Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk melakukan penggeledahan tersebut, jelaskan pengecualian tersebut.

    Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

    Penggeledahan rumah
    Menurut Pasal 1 angka 17, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

    Penggeledahan badan
    Menurut Pasal 1 angka 18, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

    Tata cara penggeledahan diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yaitu:
    (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
    (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
    (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
    (4) Setiap kali memasuki nunah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
    (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

    Walaupun sudah diatur dalam Pasal 33 terutama terkait dengan ijin ketua pengadilan, maka ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yaitu:
    (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :
    a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
    b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

    4.Berpedoman pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah NEGARA HUKUM (rechtsstaat) yang berdasarkan Pancasila, maka setiap tindakan dalam rangka criminal law enforcement harus memiliki landasan yuridis konstitusional, dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan wacana tersebut, jelaskan yang dimaksud dengan DEPONERING dan UNSUR – UNSUR HAK OPPORTUNITAS. Selanjutnya jelaskan perbedaan penerapan Hak opportunitas dalam Hukum Pidana di negeri Belanda dengan di Indonesia. Selanjutnya perlu pula diketahui bahwa pada hakekatnya tindakan mengesampingkan perkara ada 2 (dua) jenis, yaitu selain berdasarkan asas opportunitas maka pengeyampingan perkara dapat pula dilakukan atas dasar alasan hukum yang lain, jelaskan alasan dimaksud.

    a.Deponering sendiri merupakan suatu diskresi Jaksa Agung untuk mengenyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum. Alat bukti yang dikumpulkan penyidik dinilai sudah sempurna, dan hanya tinggal diuji di pengadilan terkait kebenaran peristiwa pidana yang dituduhkan di pengadilan namun penuntutan perkara ini dihentikan. Deponering hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, sehingga kewenangan ini tidak dimiliki oleh kejaksaan negeri sebagaimana SKP2. Pengaturannya hanya ada pada Undang-Undang Kejaksaan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Oleh karena itu deponering bukan objek praperadilan, keputusan yang dibuat oleh Jaksa Agung seolah-olah bersifat final dan berkekuatan tetap.

    b. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan suatu perkara oleh kejaksaan erat kaitannya dengan asas oportunitas; maknanya adalah lebih banyak kerugiaannya jika perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan daripada tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dengan kata lain, ini adalah kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kejaksaan

    c. Perbedaan Deponering di Indonesia dengan di Belanda adalah di Indonesia hak tersebut hanya berada pada Jaksa Agung, sedangkan di negeri Belanda, kewenangan tersebut melekat pada setiap jaksa,

    d. Pasal 140 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

  15. Nama : Aminullah
    Nim : 193300050032
    Kelas : P2K KEDOYA

    1. Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia maka . suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana (criminal act, strafbaar feit) dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.
    Pada pokoknya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    I. DASAR MENURUT HUKUM, ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 21 (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), … dst;
    II. DASAR MENURUT KEPERLUAN, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 21 (1) KUHAP, yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
    2. Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan untuk tujuan:
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.
    3. Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:
    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).
    4. DEPONERING (Geschte Gelegheid) dalam hukum pidana adalah tindakan berupa diskresi untuk mengesampinkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:
    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:
    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  16. 1.a. Proses pidana dimulai sejak penyidik menyampaikan pemberitahuan SPDP ( surat pemberitahuan dimulai penyidikan ) kepada penuntut umum.

    Pelaksanaan Suatu proses pidana (criminal proceedings) yang dikenal dalam integrated criminal justice system memiliki 4 (empat) tahap yaitu :
    1. Penyidikan ( oleh badan/lembaga penyidik);
    2. Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
    3. Mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana (oleh Badan pengadilan)
    4. Pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat pelaksana / Eksekusi)

    Suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system adalah saat tahapan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik karena tahapan penyidikan lebih menitik beratkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti “ supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku, dan dalam tahapan penyidikan ini yang akan dapat menentukan berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa PU dan Hakim untuk menyatakan terdakwa “salah” serta “memidananya”.

    Di dalam penahanan merujuk dua dasar utama penahanan atau disebut landasan penahanan yang meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat syarat yang memberi kemungkinan melakukan penahanan.

    Adapun dua unsur yang menjadi landasan dasar penahanan :
    1. Landasan Dasar atau unsur yuridis
    Adalah dasar hukum atau objektif karena undang-undang sendiri telah menetukan pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan yang dapat diterapkan . Dasar penahanan ditentukan pada pasal 21 ayat (4) KUHAP

    Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

    2. Landasan Unsur Subyektif yaitu unsur ini lebih menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari subjektivitas si tersangka atau terdakwa . Landasan penahanan ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :
    a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
    b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
    c. Atau dikhawatirkaan akan mengulangi tindak pidana

    Merujuk Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana , kegiataan penyidikan meliputi :
    a. Penyelidikan;
    b. Pengiriman SPDP;
    c. Upaya paksa;
    d. Pemeriksaan;
    e. Gelar perkara;
    f. Penyelesaian berkas perkara;
    g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
    h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
    i. Penghentian penyidikan

    • Kewajiban membuat Berita Acara secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
    Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
    a. Pemeriksaan tersangka ;
    b. Penangkapan;
    c. Penahanan;
    d. Penggeledahan
    e. Pemasukan rumah;
    f. Penyitaan benda;
    g. Pemeriksaan surat;
    h. Pemeriksaan saksi;
    i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
    j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
    k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

    Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan diatas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP.
    Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh smua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan diatas.(Pasal 75 ayat (3) KUHAP)

    2b Tujuan koordinatif antara penyelidik dan penyidik agar penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “ bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

    3a. Menurut Pasal 33 dan Pasal 127 KUHAP, bahwa dalam melakukan tindakan penggeledahan, ada beberapa hal wajib diterapkan oleh penyidik antara lain :

    • Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
    • Jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lain harus menunjukkan surat perintah tertulis (surat tugas) dari penyidik.
    • Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus dihadiri 2 (dua) orang saksi dari tempat lingkungan anggota masyarakat tempat dimana penggeledahan dilakukan atau jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju dan tidak menghadiri maka petuga harus menghadirkan Kepala desa atau Ketua lingkungan ( Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
    • Kewajiban membuat berita acara penggeledahan.
    • Penjagaan Rumah atau tempat yang digeledah

    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 KUHAP)

    Apa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dirumuskan dalam penjelasan Pasal 34 KUHAP yang berbunyi : “ Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana di tempat yang hendak digeledah di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan waktu yang singkat”.

    a. Deponering adalah pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Cara pengesampingan yang seperti ini disebut sebagai asas oportunitas. Asas opportunitas ini bertolak belakang dengan asas legalitas yang terdapat di dalam konsideran KUHAP pada huruf a.

    Penjelasan yang dimaksud mengenai asas opportunitas ini ditegaskan dalam komentar Pasal 15 KUHAP . Asas oportunitas adalah asas yang memberi wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya, dengan tujuan kepentingan negara dan atau umum.

    Pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan wewenang dari Jaksa Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 huruf ( c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

    Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 35 c , definisi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

    Sehingga dalam penerapan unsur opportunitas ini yang diprioritaskan usur kepentingan umum yang merupakan syarat utama untuk menyampingkan suatu perkara.

    5b. Patokan penerapan asas opportunitas di negara belanda menyangkut perkara –
    perkara kecil (trivial cases), usia lanjut (old age) dan kerugian sudah diganti
    (damage has been settled).
    sedangkan penerapan asas opportunitas di Indonesia dimiliki oleh Jaksa Agung dimana Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
    Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan.
    Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.
    Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:
    1) kalau tidak cukup bukti-buktinya;
    2) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
    3) kalau perkaranya ditutup demi hukum
    Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan ini terlihat di dalam Pasal 15 KUHAP dan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004

  17. jawaban nomor 1

    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu , Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).
    Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.

    Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

    Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

    Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

    Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

    Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

    Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif).

    jawaban nomor 2

    Berita acara pemeriksaan (“BAP”) termasuk dalam isi berkas perkara.Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah Penyidikan.
     
    Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
     
    Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:
    a.    penyelidikan;
    b.    pengiriman SPDP;
    c.    upaya paksa;
    d.    pemeriksaan;
    e.    gelar perkara;
    f.     penyelesaian berkas perkara;
    g.    penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
    h.    penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
    i.      penghentian Penyidikan
     
    Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam BAP, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
     
    Perlu diingat bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.
     
    Pembuatan BAP dalam Pemeriksaan Saksi
    Pembuatan BAP terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar adalah sebagai berikut:
    1.  keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.
    2.  bahwa berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
    a.    Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya.
    Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.
    b.    Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP.
    Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.
    3.    Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.

    jawaban nomor 3

    Tindakan Penggeledahan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan
    Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Pasal 5 ayat (1) KUHAP:
     
    Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
    karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    mencari keterangan dan barang bukti;
    menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
    atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
    pemeriksaan dan penyitaan surat;
    mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
    Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
     
    Pasal 32 KUHAP:
     
    Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini
     
    Sedangkan Pasal 16 KUHAP sebagaimana yang Anda maksud mengatur mengenai penangkapan yang berbunyi:
     
    Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;
    Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
     
    Jadi berdasarkan pasal tersebut dalam melakukan penyelidikan sebenarnya penyelidik dapat melakukan tindakan penggeledahan atas perintah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP.

    Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penggeledahan itu dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

    Tetapi, dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

    Hal mendesak penggeledahan dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

    jawaban nomor 4

    Penyampingan perkara pidana (deponering) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari azas legalitas.

    UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (deponering) demi kepentingan umum (Pasal 35 sub c) adalah sebagai berikut : yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

    Asas Oportunitas merupakan suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya, demi kepentingan umum, asas legalitas tersebut dikecualikan. Dalam praktek, istilah asas oportunitas  disebut dengan istilah “deponering”.
    Asas ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua jaksa dapat memberlakukan asas ini. Artinya, hanya “Jaksa Agung” yang dapat melaksanakan asas ini sebagaimana  diatur oleh Pasal 35 c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , yaitu sebagai berikut :
    “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”

    Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, terdapat pertentangan antara asas opurtunitas dengan asas legalitas.
    Asas legalitas mewajibkan penuntut umum untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan asas oportunitas memberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana yang dilakukan seseorang demi kepentingan umum berdasarkan criteria-kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Juga dibedakan hukum antara penghentian penuntutan dan pengesampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alas an hokum dan demi tegaknya kepastian hokum, sedangkan pada pengesampingan perkara, hokum dikorbankan demi kepentingan umum

  18. Nama : Victory Cristian Wicaksono Jurusan : Ilmu Hukum
    NIM : 19330040016 Semester : III
    Kelas : P2K – CIPINANG Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana
    Fakultas : Hukum Dosen Pengampu : Appe Hutauruk, S.H., M.H.
    PERTANYAAN:

    1.Jelaskan kapan suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system. Selanjutnya, berkaitan dengan proses pidana tersebut adakalanya PETUGAS HUKUM (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) melakukan kewenangan PENAHANAN dengan alasan – alasan agar Tersangka atau Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak mempersulit pemeriksaan. Alasan – alasan tersebut pada hakekatnya berpedoman pada 2 (dua) DASAR UTAMA yang termaktub dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jelaskan 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud diatas.

    a. Integrated criminal justice system merupakan suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari para penegak hukum. Dalam KUHAP, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah
    i Polisi, dimulai dari tahap penyelidikan dan apabila bukti permulaan dianggap cukup dapat dilakukan Penyidikan
    ii Peyidik PNS yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang
    iii Jaksa, sebagai penuntut dan dan juga sebagai eksekutor saat perkara telah mendapat kekuatan hukum tetap
    iv Hakim atau majelis hakim sebagai pemeriksa perkara dan mengadili dan memutuskan perkara
    v Petugas lembaga pemasyarakatan dimana terpidana menjalani hukumannya

    Selain yang terdapat dalam KUHAP, pengak hukum juga ada lagi yaitu Advokat. Dalam Undang-undang tentang Advokat dinyatakan bahwa Advokat juga merupakan penegak hukum.

    Berdasarkan uraian diatas, maka proses pidana jika hanya mendasarkan pada KUHAP dalam konteks Integrated Criminal Justice System baru dimulai pada saat penyidikan, sedangkan ketika juga memperhatikan keberadaan Advokat, maka Advokat juga dapat berperan dari mulai tahap penyelidikan mendampingi baik tersangka maupun. Oleh karena itu maka proses pidana dalam konteks integrated criminal justice system dimulai pada tahap penyelidikan.

    b. Dasar utama dalam pelaksanaan penahanan tersangka sebagai mana termaktub dalam KUHAP adalah:,
    i Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu. “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
    ii Pasal 7 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”
    iii Pasal 14 huruf c yaitu: Penuntut umum mempunyai wewenang :memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
    iv Pasal 20 yang terdiri dari 3 ayat yaitu:
    (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
    (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
    (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

    2.Penyelidik dan/atau Penyidik yang melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan dalam rangka PENYELIDIKAN dan/atau PENYIDIKAN maka wajib membuat BERITA ACARA (BA), jelaskan secara yuridis maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) tersebut. Berkaitan dengan wacana “kewajiban membuat BERITA ACARA (BA)“ dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, jelaskan tujuan hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik.

    Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidik dalam melakukan Penyidikan harus membuat Berita Acara. Ada lima unsur dalam kalimat diatas, dan definisi-definisi atas kelimanya adalam KUHAP adalah sebagai berikut:

    – Pasal 1 angka 1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

    – Pasal 1 angka 2 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

    – Pasal 1 angka 4 “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

    – Pasal 1 angka 5 “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

    – Kewenangan Penyelidik adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 adalah
    Penyelidik (setiap pejabat Polri):
    a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

    b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
    2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

    – Kewenangan Penyidik adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 sebagai berikut
    Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
    d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    i. mengadakan penghentian penyidikan;
    j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

    – Berita Acara adalah sebuah catatan atas telah terjadinya tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yaitu:
    a. pemeriksaan tersangka;
    b. penangkapan;
    c. penahanan;
    d. penggeledahan;
    e. pemasukan rumah;
    f. penyitaan benda;
    g. pemeriksaan surat;
    h. pemeriksaan saksi;
    i. pemeriksaan di tempat kejadian;
    j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
    j. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

    – Berita Acara dibuat dan ditanda tangani berdsarkan Pasal 75 ayat (2):
    Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

    Dari uraian tentang definisi penyelidik, penyelidikan, penyidik dan penyidikan serta weweang penyelidik dan penyidik, maka setiap tindakan peyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam dengan Pasal 75 ayat (1), tentulah harus dibuatkan berita acaranya. Berita acara tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat (penyidik ataupun penyelidik).

    3.Penyidik atau Penyidik Pembantu, dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan serta demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan PENGGELEDAHAN, baik PENGGELEDAHAN BADAN atau PENGGELEDAHAN RUMAH. Jelaskan hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan. Akan tetapi dalam hal – hal tertentu terdapat pengecualian atas wewenang Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk melakukan penggeledahan tersebut, jelaskan pengecualian tersebut.

    Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

    Penggeledahan rumah
    Menurut Pasal 1 angka 17, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

    Penggeledahan badan
    Menurut Pasal 1 angka 18, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

    Tata cara penggeledahan diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yaitu:
    (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
    (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
    (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
    (4) Setiap kali memasuki nunah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
    (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

    Walaupun sudah diatur dalam Pasal 33 terutama terkait dengan ijin ketua pengadilan, maka ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yaitu:
    (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :
    a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
    b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

    4.Berpedoman pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah NEGARA HUKUM (rechtsstaat) yang berdasarkan Pancasila, maka setiap tindakan dalam rangka criminal law enforcement harus memiliki landasan yuridis konstitusional, dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan wacana tersebut, jelaskan yang dimaksud dengan DEPONERING dan UNSUR – UNSUR HAK OPPORTUNITAS. Selanjutnya jelaskan perbedaan penerapan Hak opportunitas dalam Hukum Pidana di negeri Belanda dengan di Indonesia. Selanjutnya perlu pula diketahui bahwa pada hakekatnya tindakan mengesampingkan perkara ada 2 (dua) jenis, yaitu selain berdasarkan asas opportunitas maka pengeyampingan perkara dapat pula dilakukan atas dasar alasan hukum yang lain, jelaskan alasan dimaksud.

    a.Deponering sendiri merupakan suatu diskresi Jaksa Agung untuk mengenyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum. Alat bukti yang dikumpulkan penyidik dinilai sudah sempurna, dan hanya tinggal diuji di pengadilan terkait kebenaran peristiwa pidana yang dituduhkan di pengadilan namun penuntutan perkara ini dihentikan. Deponering hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, sehingga kewenangan ini tidak dimiliki oleh kejaksaan negeri sebagaimana SKP2. Pengaturannya hanya ada pada Undang-Undang Kejaksaan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Oleh karena itu deponering bukan objek praperadilan, keputusan yang dibuat oleh Jaksa Agung seolah-olah bersifat final dan berkekuatan tetap.

    b. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan suatu perkara oleh kejaksaan erat kaitannya dengan asas oportunitas; maknanya adalah lebih banyak kerugiaannya jika perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan daripada tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dengan kata lain, ini adalah kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kejaksaan

    c. Perbedaan Deponering di Indonesia dengan di Belanda adalah di Indonesia hak tersebut hanya berada pada Jaksa Agung, sedangkan di negeri Belanda, kewenangan tersebut melekat pada setiap jaksa,

    d. Pasal 140 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

  19. NAMA : Fadzrul Rachman
    NIM : 183124330062025
    MATA KULIAH : Hukum Acara Pidana
    DOSEN : APPE HUTAURUK, SH., MH.
    Universitas Mpu Tantular
    Kelas P2K (Karyawan) semester IV

    1. Jelaskan kapan suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system. Selanjutnya, berkaitan dengan proses pidana tersebut adakalanya PETUGAS HUKUM (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) melakukan kewenangan PENAHANAN dengan alasan – alasan agar Tersangka atau Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak mempersulit pemeriksaan. Alasan – alasan tersebut pada hakekatnya berpedoman pada 2 (dua) DASAR UTAMA yang termaktub dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jelaskan 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud diatas.

    Jawab :
    a. Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur tatacara pelaksanaan dan penegakkan Hukum Pidana secara konsisten, komprehensif dan terpadu sesuai dengan asas – asas Hukum Pidana.

    Peradilan Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System), dimana seluruh rangkaian penegakkan hukum (law enforcement) yang bersifat pro justitia dilakukan melalui beberapa tahap yang bekesinambungan dan merupakan satu kesatuan yang integral.

    Pelaksanaan Suatu proses pidana (criminal proceedings) yang dikenal dalam integrated criminal justice system memiliki 4 (empat) tahap yaitu :
    1. Penyidikan ( oleh badan/lembaga penyidik);
    2. Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
    3. Mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana (oleh Badan pengadilan)
    4. Pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat pelaksana / Eksekusi)

    Suatu proses pidana (criminal proceedings) dianggap mulai berjalan dalam konteks integrated criminal justice system adalah saat tahapan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik karena tahapan penyidikan lebih menitik beratkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti “ supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku, dan dalam tahapan penyidikan ini yang akan dapat menentukan berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa PU dan Hakim untuk menyatakan terdakwa “salah” serta “memidanaanya”.

    b. Dua dasar utama penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dilihat dalam :
    • Pasal 1 angka 21 KUHAP ditegaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau haki, dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
    • Pasal 20 :
    Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
    Ayat (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntutan umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
    Ayat (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

    2. Penyelidik dan/atau Penyidik yang melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan dalam rangka PENYELIDIKAN dan/atau PENYIDIKAN maka wajib membuat BERITA ACARA (BA), jelaskan secara yuridis maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) tersebut. Berkaitan dengan wacana “kewajiban membuat BERITA ACARA (BA)“ dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, jelaskan tujuan hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik.

    Jawab :
    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Pasal 1 angka 3 KUHAP).
    Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
    untuk menetapkan status tersangka dalam adanya dugaan suatu tindak pidana oleh penyidik dibutuhkan “bukti permulaan” yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
    b. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undanng untuk melakukan penyelidikan.

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

    Sehingga jelas dari definisi penyelidikan dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan.

    Tujuan koordinatif antara penyelidik dan penyidik agar penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “ bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

    3. Penyidik atau Penyidik Pembantu, dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan serta demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan PENGGELEDAHAN, baik PENGGELEDAHAN BADAN atau PENGGELEDAHAN RUMAH. Jelaskan hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan. Akan tetapi dalam hal – hal tertentu terdapat pengecualian atas wewenang Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk melakukan penggeledahan tersebut, jelaskan pengecualian tersebut.
    Jawab :
    dasar hukumnya, meliputi:
    A. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    B. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    C. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    D. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    E. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    F. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    G. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).

    4. Berpedoman pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah NEGARA HUKUM (rechtsstaat) yang berdasarkan Pancasila, maka setiap tindakan dalam rangka criminal law enforcement harus memiliki landasan yuridis konstitusional, dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan wacana tersebut, jelaskan yang dimaksud dengan DEPONERING dan UNSUR – UNSUR HAK OPPORTUNITAS. Selanjutnya jelaskan perbedaan penerapan Hak opportunitas dalam Hukum Pidana di negeri Belanda dengan di Indonesia. Selanjutnya perlu pula diketahui bahwa pada hakekatnya tindakan mengesampingkan perkara ada 2 (dua) jenis, yaitu selain berdasarkan asas opportunitas maka pengeyampingan perkara dapat pula dilakukan atas dasar alasan hukum yang lain, jelaskan alasan dimaksud.
    jawab:
    Deponering adalah pengesampingan perkara . Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.
    unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:
    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum; Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana (strafrechttelijke), yaitu:

    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:

    1. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
    2. Meninggalnya Tersangka/Tertuduh (Pasal 77 KUHP);
    3. Lewat Waktu/Daluarsa (Pasal 78 KUHP);
    4. Afsoering benten proces ~ pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP);
    5. Amnesti/Abolisi;
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

  20. JAWABAN :
    1. – > Sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Formal yang berlaku di Indonesia, suatu proses pidana (criminal proceedings) dalam konteks integrated criminal justice system dianggap sudah mulai berjalan pada waktu saat adanya persangkaan/dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana dan telah pula ditetapkan siapa yang menjadi TERSANGKA dalam peristiwa pidana/tindak pidana tersebut.
    – Pada dasarnya 2 (dua) DASAR UTAMA penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yaitu:
    • DASAR MENURUT HUKUM, Pasal 21 (4) KUHAP , yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana – tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam.
    • DASAR MENURUT KEPERLUAN, Pasal 21 (1) KUHAP , yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari
    2. – > Maksud dari kewajiban membuat BERITA ACARA (BA) adalah:
    a. Dalam hal BERITA ACARA (BA) dibuat berkaitan dengan fungsi penyelidikan maka BERITA ACARA (BA) dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan tugas/fungsi penyidikan;
    b. Dalam rangka menentukan tindakan – tindakan lanjutan yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidana (criminal act) dari suatu peristiwa pidana;
    c. Untuk menentukan siapa Tersangka (Pelaku Tindak Pidana) yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (criminal responsibility).
    – > Dalam pemeriksaan adanya dugaan suatu tindak pidana, maka adanya hubungan koordinatif antara Penyelidik dengan Penyidik dimaksudkan bertujuan untuk :
    a. Penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya miss – penyelidikan;
    b. Pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari Penyidik kepada Penyelidik;
    c. Agar dapat secara cepat dan tepat tercapai sasaran yang diinginkan untuk mendapatkan KEBENARAN MATERIL, sehingga kelanjutan didalam tahap penyelidikan dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum pembuktian.

    3. – > Hal – hal yang wajib diterapkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal melakukan Penggeledahan dan sebutkan dasar hukumnya, meliputi:

    a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
    b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta harus segera dilakukan tindakan, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat 1 KUHAP);
    c. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
    d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju; atau oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);
    e. Membuat Berita Acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita Acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
    f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP).
    g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukum Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya didampingi oleh Penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
    – Walaupun Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan (berwenang) untuk mengadakan penggeledahan rumah tetapi pada tempat – tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak diperkenankan masuk untuk melakukan penggeledahan, yaitu: ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, serta ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan (Pasal 35).
    Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
    a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
    b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
    c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

    4. – > DEPONERING hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penyampingan perkara (deponering) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum bangsa Indonesia dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah kepentingan Negara yang tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara khususnya bagi penyelengara wewenang dan tugas pemerintah, dan kepentingan masyarakat yang tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Yang dimaksud Deponering dalam hukum pidana ialah tindakan yang berupa diskresi untuk mengesampingkan perkara. Deponering berhubungan dengan HAK OPPORTUNITAS yang dimiliki oleh JAKSA AGUNG dengan pengertian “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur – unsur dari Hak Opportunitas terdiri dari:

    a. Hak Jaksa Agung;
    b. Tindakan mengesampingkan perkara;
    c. Dengan alasan demi kepentingan umum;
    – Penerapan Hak Opportunitas di negeri Belanda dengan di Indonesia yaitu, Hak Opportunitas di negeri Belanda merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh Jaksa, sedangkan Hak Opportunitas di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.
    – Pengesampingan perkara selain berdasarkan asas opportunitas maka dapat pula dilakukan atas dasar penilaian hukum pidana, yaitu:

    a. Gugur hak menuntut yang disebabkan oleh:
    b. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP);
    c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

News Feed